Overview : Dialog Anak dengan Pemangku Kebijakan Nasional 2019

 

Halo Sahabat Sejiwa. Tahu gak sih? Tahun 2019 menjadi tahun yang istimewa bagi anak Indonesia loh.. Karena dalam rangka memperingati 30 tahun Konvensi Hak Anak (KHA), Koalisi NGO untuk pemantauan Konvensi Hak Anak, yang beranggotakan lebih dari 30 lembaga, berinisiatif untuk memfasilitasi anak berdialog langsung dengan Presiden RI. Nah SEJIWA berkesempatan untuk menghadiri kegiatan tersebut dengan perwakilan Tishya dari SMA Labschool Cibubur sebagai Children Delegate, bersama Suwartiningsih dari staff SEJIWA sebagai pendamping. Wah keren… kenapa kok bisa? Bagaimana caranya? Pertanyaan yang sering ada di benak Sahabat sejiwa bukan? Lewat artikel ini Sejiwa akan mengulas kegiatan di event Dialog Anak dengan Pemangku Kebijakan Nasional 2019 yang dilaksanakan pada 22-26 November 2019. Yuk kita simak..

Dialog anak nasional ini merupakan upaya untuk menciptakan ruang partisipasi anak yang bermakna, di mana anak dapat menyampaikan pandangannya atas hal-hal yang relevan dengan hidupnya dan pemenuhan hak-haknya sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Mengapa demikian? Anak akan merasa dilibatkan dengan keputusan yang mereka ambil dan pandangan mereka terhadap suatu isu yang terjadi di Indonesia, agar banyaknya isu ini menjadi perhatian lebih bagi pemerintah (dalam kegiatan ini pemerintah diwakili oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

Langkah awal dalam mendapatkan kebutuhan anak sesuai dengan bakat dan minat mereka adalah dengan melibatkan semua anak secara inklusif. Dialog anak dengan pemangku kebijakan ini melibatkan anak-anak dari 10 provinsi di Indonesia, usia 10-17 tahun yang merepresentasikan kelompoknya, seperti:

  1. Kelompok Anak-Anak dengan Disabilitas
  2. Kelompok Anak dalam Situasi Darurat
  3. Kelompok Anak yang Berkonflik dengan Hukum
  4. Kelompok Anak Korban: Kekerasan/Eksploitasi Seksual (Komersial) terhadap Anak
  5. Kelompok Anak Korban Eksploitasi Ekonomi (Pekerja Anak)
  6. Kelompok Anak dalam Masyarakat Adat
  7. Kelompok Anak Korban Pernikahan Paksa/Pernikahan Usia Anak

Dengan adanya partisipasi anak inklusif ini diharapkan tujuan pembangunan manusia bisa benar-benar mewakili kebutuhan dalam pengembangan talenta-talenta anak Indonesia. Selain itu, indikator yang tepat, kedepannya juga akan bisa digunakan sebagai alat monitoring yang efektif untuk melihat progres pembangunan manusia di masa mendatang. Kegiatan ini merupakan proses dari rangkaian kegiatan yang berkelanjutan, yaitu Konsultasi Anak (pre-dialog) –  Dialog anak nasional – Perumusan hasil dialog (post-dialog)

1. Konsultasi Anak (pre-dialog)

Kegiatan ini diawali dengan konsultasi anak yang dilakukan di minimal 10 provinsi di Indonesia antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, NTB, NTT dan Papua. Anak-anak ini mewakili dari kelompok mereka dengan membawa keberagaman kebutuhan berdasarkan konteks lingkungan mereka. Proses ini akan dikoordinir oleh koordinator konsultasi anak tingkat nasional bekerja sama dengan para fasilitator anak di daerah. Pertanyaan-pertanyaan kunci dikembangkan dari hasil rekomendasi Komite Hak Anak ke Pemerintah Indonesia melalui Kesimpulan Pengamatan dari laporan pemerintah Indonesia tahun 2014. Hasil dari tahap ini adalah poin-poin pokok yang akan disampaikan ke Presiden. Tahap ini juga sekaligus menyepakati perwakilan anak yang akan menyampaikan hasil konsultasi mereka. Proses pemilihan perwakilan akan dilakukan melalui persetujuan semua anak dalam kelompok mereka. Proses konsultasi dan pemilihan perwakilan anak dikembangkan dalam dokumen terpisah.

2. Dialog anak nasional

Tahapan ini merupakan penerjemahan dari upaya dalam memberikan ruang anak dalam menyampaikan pendapat dan sekaligus mendengarkan pandangan mereka. Anak-anak perwakilan dari 10 provinsi akan difasilitasi untuk bertemu dan berdialog dengan Presiden. Penyampaian poin-poin hasil konsultasi anak akan diwakili oleh juru bicara anak. Poin-poin diskusi dikelompokkan dalam tema yang saling berkaitan. Pengelompokan juga mengacu pada klaster KHA. Masing-masing tema dibacakan oleh perwakilan anak. Di akhir sesi, anak-anak mendengar respon dari pemerintah di tingkat nasional dan berdiskusi terkait pandangan mereka dengan program pemerintah 5 tahun mendatang. Sekaligus mengharapkan komitmen presiden untuk melakukan langkah tindak lanjut dalam merumuskan indikator kunci pembangunan manusia, khususnya anak dan remaja.

3. Perumusan hasil dialog (post-dialog)

Tindak lanjut dari dialog anak ini akan dilakukan oleh masyarakat sipil bekerja sama dengan pemerintah terkait, kelompok anak, akademisi dan tim ahli dalam tema-tema tertentu. Setiap poin tematik yang diangkat dalam dialog akan kembangkan melalui workshop berseri. Capaian dari workshop ini adalah untuk merumuskan indikator pembangunan manusia, khususnya anak dan remaja yang bisa diukur dengan metode ilmiah. Indikator ini kemudian akan ditawarkan sebagai alat tolok ukur capaian visi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia. Selain berdialog dengan pemerintah, anak-anak yang terpilih berkesempatan pula menyuarakan pendapatnya langsung lewat forum terbuka kepada Mikiko Otani salah satu perwakilan PBB asal Jepang. Kegiatan berdialog pun sangat kondusif dan lancar karena diselingin dengan sesi pertanyaan dan permainan. Pada akhir kegiatan pun anak-anak diajak mengelilingi objek wisata kota Jakarta yaitu Monas sehingga terlihat sekali anak-anak riang dan tidak monoton.

Ya, Sahabat Sejiwa segitu dulu ulasan kegiatan kemarin, kegiatan yang bertujuan menginginkan komitmen dari pemerintah di tingkat nasional untuk mendukung pengembangan indikator pemenuhan hak anak dan remaja dalam konteks pembangunan sumber daya manusia khususnya anak dan remaja. Seru dan mengedukasi sekali kan? Dimulai dari kita, untuk kesejahteraan anak Indonesia.

Sumber :  Kerangka Acuan Dialog Anak Nasional

Created By: Suwartiningsih & Lindia Fauziah